11th Anniversary, SBA Community (Slankker Bogor Ampera) Santuni Anak Yatim Piatu dan Jompo

DRAMAGA – Yatim Piatu dan Jompo di kampung Sinar Wangi, Desa Sukajadi Kecamatan Dramaga mendapatkan santunan dari Komunitas SBA (Slankker Bogor Ampera), Sabtu (19/02)

Pemberian Santunan yang diselengarakan di Taman Kupu Kupu ini, Dalam rangka memperingati bertambahnya usia ke 11 tahun Slankker Bogor Ampera,  Komunitas para pecinta musik Slank yang berdiri di jalan ampera Kecamatan Dramaga.

Anoy Ketua SBA Menuturkan, Dalam rangka merayakan bertambahnya usia Komunitas SBA ( Slankker Bogor Ampera), saya selaku ketua SBA sengaja mengadakan sosial dengan cara memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan Lansia.”Ucapnya

“Kegiatan santunan ini kami lakukan semata-mata pedulinya kami kepada anak yatim piatu dan para lansia di sekliling kami yang memang sangat membutuhkan uluran tangan dari kita.”Tutup Anoy

Sementara itu Andi Supri Shi atau lebih akrab di sapa Bang Supri selaku Penasehat SBA (Slankker Bogor Ampera) mengatakan, Semoga adanya kegiatan Santunan di acara bertambahnya usia SBA yang ke 11 tahun ini menjadi nilai plus untuk semua kalangan di luar sana.”Ungkapnya

“Jujur banyak orang diluar sana, menilai komunitas kami hanyalah komunitas yang hanya happy happy aja, makannya adanya kegiatan santunan ini saya sangat mendukung sekali.”Ucap Bang Supri

Bang Supri membeberkan,  Sebenarnya kegiatan seperti ini bukan pertama kali kami lakukan, tapi sudah kesekian kalinya namun untuk hari kami memang sengaja adakan besar besaran sekalian memperingati bertambahnya usia Komunitas kami.”Tuturnya

“Sebelumnya kami memang sering mengadakan santunan bahkan rutin di bulan bulan yang bermakna seperti bulan puasa, Bahkan di bulan puasa tahun kemarin kami sengaja adakan santunan anak yatim dan buka bersama dengan anak yatim.”Ungkap Bang Supri

Lanjut Bang Supri mengatakan, Insya allah kedepannya kami akan adakan lebih besar lagi dan takan berhenti adakan aksi sosial seperti yang sudah sudah seperti 

By, Aki Kasdi Botak

Upgrade Skills PKK Desa, TP.PKK kecamatan Leuwiliang Gelar Pelatihan PUBLIC SPEAKING.

"Keterampilan public speaking dan teknik komunikasi merupakan salah satu keterampilan yang berguna bagi Tim Penggerak PKK. Public speaking dan teknik komunikasi bermanfaat sebagai penyampaian informasi juga untuk meningkatkan kompetensi serta rasa percaya diri."

LEUWILIANG= Bertempat di Aula Kantor kantor kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, TP.PKK kecamatan Leuwiliang Gelar Pelatihan PUBLIC SPEAKING. Jumat (18/02/2022). dengan Thema Explore your skills & Be a Good speaker, 

Mengingat pentingnya peningkatan kemampuan Tendik dalam hal berbicara di depan publik dan berkomunikasi yang baik, maka ketua TP PKK Kecamatan Leuwiliang  Zaitunnisa widia sari menyelenggarakan Pelatihan Public Speaking dan Teknik Komunikasi dengan tema Explore Your Talk Skills And Be A Good Speaker!. 

Tujuan Pelatihan Public Speaking dan Teknik Komunikasi salah satunya peserta diharapkan dapat memahami dan menguasai teknik berbicara di depan umum terutama pada forum resmi. Selain itu peserta juga dapat menguasai berbagai metode public speaking dan teknik komunikasi. 

Lebih Lanjut Zaitunnisa widia sari, menerangkan, sebanyak 11 ketua TP PKK tingkat Desa se-Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor mengikuti Program Kerja Pelatihan Publik Speaking yang digelar oleh TP PKK 

Ia mengatakan, program ini lanjutan dari kegiatan jambore lalu bahwa pentingnya public speaking para ketua PKK Desa untuk bisa bicara di depan public serta menciptakan jiwa kepemimpin saat memimpin di wilayah ketua PKK Desa di wilayah nya Masing-masing.

“Pelatihan public speaking ini sangat penting sekali bagi saya agar peserta bisa meningkatkan kemampuan komunikasi ketua TP PKK Desa se- kecamatan Leuwiliang.” ujarnya

Sementara Itu, Wakil ketua I TP PKK kecamatan Leuwiliang Ratnawati menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program TP PKK kecamatan Leuwiliang agar ketua TP PKK Desa bisa menjadi ketua yang berani bicara di depan publik, di media dan di depan forum.

Topik Pelatihan yaitu mengenai Public Speaking dan Praktik Public Speaking. Pemateri narasumber /praktisi komunikasi yang dibawakan oleh Mey Cresentya Rahail,”

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan, dalam praktik public speaking pembicara perlu memperhatikan dan mengidentifikasi audiens. Hal ini bertujuan agar penyampaian pesan lebih terarah dan tersampaikan dengan baik. Sesi ditutup dengan diskusi dan tanya jawab. 

“Pelatihan ini di ikuti oleh 11 desa para ketua PKK Desa dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik

Source, @kecamatanleuwiliang

By, Aki Kasdi Botak

PWRI Bogor Raya mendukung GM FKPPl dan KADIN Kab Bogor Giat Bhakti Sosial Peduli Lingkungan Hidup

 

BOGOR- Rohmat Selamat, SH, M.Kn Ketua PWRI Bogor Raya Bersama GM FKPPl Kab.Bogor melakukan kegiatan  Bhakti Sosial Peduli Lingkungan Hidup, di gelar didaerah aliran Sungai Cisadane, Desa putat nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.Kamis(17/2/2022)

kegiatan ini terselenggara mulai pukul 09 :00 WIB, Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional dan Hari Pembela Tanah Air (PETA). Yang dihadiri Forkopimda Bogor, perwakilan tokoh masyarakat dan media.

Rohamat mengatakan" Kami PWRI Bogor Raya bersama dengan pengurus dan anggota mengapresiasikan  GM FKPPI Kabupaten Bogor untuk menanam bambu di wilayah aliran sungai cisadane desa putat nutug,terima kasih kepada ketua roses yang telah membawa organisasi ke arah yang lebih baik untuk nusa dan bangsa,"ujarnya. 

Semoga organisasi GM FKPPI terus bisa konsisten menjadi organisasi yang bermanfaat berdaya guna untuk masyarakat, bangsa dan negara,"pungkasnya. 

Mbah Kasdi Botak

Optimalkan BLT, Pemdes Situ Daun Gelar Musdesus

TENJOLAYA= Tingkatkan kualitas dalam hal finansial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemdes Situ Daun, Kecamatan Tenjolaya, melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Kepala Desa Situ Daun Jai Sugandi SIp mengatakan, Sebelumnya, kata Ja'i dilakukan pendataan untuk calon keluarga penerima oleh anggota satgas Covid-19 yang didampingi oleh RT/RW diselaraskan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selanjutnya data tersebut di bawa ke dalam forum Musdesus.

“Berdasarkan hasil pendataan yang kami himpun, serta merujuk ke batas minimal yg telah ditentukan, jumlah KPM BLT DD di Desa Situ Daun tercatat 158 KPM,” ujarnya.

Ia berharap dengan di alokasikan dan di realisasi kan anggaran BLT dana desa tahun 2022 tersebut dapat membantu kesulitan masyarakat terutama untuk jaminan hidup masyarakat. “Masih mewabah nya pandemi Covid-19 saat ini saya berharap masyarakat terus untuk mematuhi protokol kesehatan guna menghindari penyebaran Covid-19,”

Sementara, Muhammad Jamaludin sekcam kecamatan Tenjolaya mengatakan  pelaksanaan Musdesus tersebut merujuk kepada regulasi yang berlaku saat ini, diantara nya peraturan presiden nomor 104 Tahun 2021. “Secara teknis kami merujuk kepada surat edaran Bupati Bogor Nomor 147/448/DPMD/2022,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jem's sapaan akrab sekcam ini Juga menghimbau kepada masyarakat agar jangan lupa melaksanakan vaksinasi. “Dengan begitu imun tubuh kita bisa terjaga dan mudah mudahan Covid-19 di tahun 2022 ini segera berlalu,” pungkasnya.

Hadir dalam acara ini Sekcam Kecamatan Tenjolaya, beserta Hasan Sajili SE pendamping desa, kades Situ Daun dan Sekdes Wahyu serta staf desa, Ibrohim ketua BPD, Bhabinkamtibmas Bripka Erwin. Serta ketua RT/RW juga Kadus se desa Situ daun

 Mbah Kasdi Botak

Ingin BLT DD Tepat Sasaran, Pemdes Tapos Dua Gelar Musdessus

TENJOLAYA– Agar tidak terjadi tumpang tindih, Pemdes Tapos Dua, Kecamatan Tenjolaya melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk mempersiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa tahun 2022.

Kepala Desa Tapos Dua Fuad Wahyudi mengatakan, agar tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan dalam penyaluran BLT DD. sehingga pihaknya melaksanakan musdesus tersebut.

“Alhamdulillah, dalam rangka penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT DD pelaksanaan musdesus di Desa Tapos Dua, aman terkendali dan lancar,”ungkapnya. Senin, (14/2/2022).

Pihaknya berharap para Ketua RT dan RW bisa menjelaskan kepada warganya terkait bantuan BLT dana desa. “Siapa yang berhak menerimanya dan siapa saja yang tidak berhak menerimanya,” ujarnya.

Jadi kata dia, berdasarkan peraturan presiden (Perpres) 104 Tahun 2021 yang menekankan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa, dianggarkan paling sedikit minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima.

“Semoga dana ini bisa tepat sasaran dan bantuannya dapat bermanfaat. Khususnya bagi masyarakat Desa Tapos Dua,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekertaris Camat Tenjolaya Muhammad Jamaludin mengatakan, dari 7 Desa di Kecamatan Tenjolaya, itu sudah dua desa yang sudah melaksanakan Musdesus tersebut.

“Untuk KPM di Tapos Dua ada 128 dan memang itu sesuai dengan alokasi dana desa 40% yang mana menjadi ketentuan dari Perpres 104 maupun surat edaran Bupati Bogor,” pungkasnya.

Musyawarah Khusus Desa ini di pimpin oleh Ketua BPD Umar Sumardi SAp, dan di hadiri oleh Kades dan jajarannya, Sekcam, Satgas Covid 19, para ketua RW dan RT  Se-desa Tapos Dua

Mbah Botak

Musdesus Penetapan KPM BLT DD Tahun Anggaran 2022 Desa Cibitung Tengah Sebanyak 144 KPM

TENJOLAYA= Tim Verifikasi  Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dibentuk bulan yang lalu, telah melakukan verifikasi atau pendataan di wilayah kerjanya dan telah mengantungi nama calon penerima BLT Dana Desa. 

Menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut, Pemerintahan Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk Penetapan KPM BLT Dana Desa dari hasil verifikasi tim yang telah mendata calon penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan Musdesus tersebut berlangsung pada tanggal 10 Februari 2022 di kantor Desa Cibitung Tengah yang dihadiri oleh Masta Sudirja SAp Kasie Pem,Siti Masitoh Kades, Hasan Najili Pendamping, Mulyati Nihas BPD, Robiatisari sekdes, Babinsa, Perangkat Desa Cibitung Tengah, LPM serta Tokoh Masyarakat.

Acara dibuka langsung oleh Ketua BPD Cibitung Tengah Mulyati Nihas. Dalam pembukaannya menyampaikan bahwa Musdesus kali merupakan menetapan hasil verifikasi Tim yang telah mendata calon penerima BLT DD Tahun Anggaran 2022.

Sementara itu kades Siti Masyitoh. Dalam sambutannya menyampaikan semoga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 bisa membantu masyarakat DesaCibitung Tengah khususnya bagi yang terdampak covid-19 dan keluarga miskin yang ada di masing-masing kampung se-Desa Cibitung Tengah

Setelah melewati pembahasan dan pertimbangan bersama oleh semua peserta Musdesus, hasil verifikasi Tim dikaji dan dirangking secara bersama sehingga mendapatkan jumlah atau hasil yang bisa ditetapkan  menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2022, sebanyak 144 KPM

Musdesus Penetapan Keluarga Penerima Maanfaat BLT DD Tahun Anggaran 2022 Desa Cibitung Tengah disepakati dan disetujuai sebanyak 144 KPM yang tersebar di desa

By, Robiati Sari

Editor, Aki Kasdi Botak

120 Aparatur Desa Jadi Pelopor Sekolah Pemdes Angkatan Pertama

DRAMAGA= Sebanyak 120 orang aparatur desa di Kabupaten Bogor terdiri dari 40 orang Kepala Desa, 40 orang operator spasial dan 40 orang operator sosial, menjadi pelopor  Sekolah Pemerintahan Desa (pemdes) angkatan pertama.

Setelah mengikuti pembelajaran selama enam bulan, dari Juli hingga Desember, mereka menjadi wisudawan angkatan pertama.

“Sekolah Pemdes salah satu implementasi dari Karsa Bogor Cerdas dan Bogor Maju. Program ini dibiayai APBD, dengan tujuan meningkatkan tata kelola Pemdes,” kata Bupati Ade Yasin usai mewisuda peserta Sekolah Pemdes di Gedung GWW IPB University, Rabu (9/2/2022).

Menurutnya, Sekolah Pemdes ini yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang pelaksanaannya bekerjasama dengan IPB University.

“Rencananya tahun 2022 kami akan kembali melaksanakan program Sekolah Pemdes. Akan diikuti oleh 55 desa, terdiri dari 165 orang, yaitu 55 kepala desa, 55 operator spasial, dan 55 operator sosial,” kata Ade.

Ade menambahkan, pihaknya sudah menyarankan kepada kepala dinas, agar ke depan setiap tahunnya dibuat 2 angkatan. Agar dapat terus mengembangkan kapasitasnya demi mengikuti perkembangan digital.

“Sekolah Pemdes ini akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa yang jauh lebih maju dan lebih baik,” tegasnya.

Senada dikatakan, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo mengaku, program Sekolah Pemdes ini dilakukan secara holistik dan komprehensif.

“Untuk itu kami akan mencoba melakukan replikasi terhadap program ini dan sudah punya payung kerjasama dengan IPB. Dan akan tindaklanjuti bukan hanya untuk Kabupaten Bogor tapi bisa di provinsi dan kabupaten lain yang ada di Indonesia,” ucapnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan integrasi pengembangan kapasitas antara kemampuan tata kelola dengan penguasaan teknologi ini sangat penting dan tertuang dalam Perpres 23 tahun 2020.

“Kedepan akan dilakukan percepatan untuk penyelesaian peta khusus untuk tingkat desa, dan mudah-mudahan Kabupaten Bogor menjadi pelopor,” kata Yusharto

Sementara Rektor IPB University, Arif Satria mengungkapkan, kegiatan ini bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur desa, dengan melakukan pembekalan selama 6 bulan.

“Kalau perencanaan akurat, maka pembangunan akan berjalan lebih baik. Kemampuan aparat desa. Dan kunci pembangunan di Indonesia semua berasal dari desa,” ungkapnya.

Aki Botak

Kecamatan Ciampea Gelar Sosialisasi Sanitasi Total Berbasiskan Masyarakat, Dan Bentuk Pokja Desa Sehat

CIAMPEA= - Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mengadakan Sosialisasi , Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bersama Ketua TP PKK desa se-kecamatan Ciampea, Sekaligus pembentukan kelompok kerja desa sehat.

Chaerudin Felani, MM  Camat Ciampea memaparkan 'STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Sedangkan Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Untuk kecamatan sendiri sudah dibentuk kecamatan sehat 23 desember 2021 dan dikukuhkan 11 Januari 2022 "terang Felani

Sementara Aan Surya Kordinator ketahan pangan dan gizi kabupaten Bogor, menjelaskan, hari ini adalah sosialisasi  Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), tapi yang utamanya adalah pembentukan  Kelompok Kerja Desa Sehat.

Lanjut Aan tujuan ialah Tercapainya kondisi Desa yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat.

 Secara Rinci Aan menerangkan 9 tatanan Desa Sehat

1. Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana ;

2.Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib & Pelayanan Transportasi ;

3.Tatanan Industri dan Perkantoran ;

4.Tatanan Kawasan Pariwisata ;

5.Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi ;

6.Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri ;

7.Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat

8. Kawasan rumah ibadah

9, Desa sehat, Kecamatan Sehat dan Kabupaten Sehat

Hal ini disambut baik oleh ketua APDESI kecamatan Ciampea H Yani, menurutnya ” hal ini kita sambut baik sekali karena hal ini adalah Program untuk pembentukan peningkatan kesehatan masyarakat yang terdiri dari tim kabupaten kecamatan dan tingkat desa sinergi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat” ungkapnya

Menurut kepala desa Cihideung udik ( H Deni), “program ini gayung bersambut dengan program yang sudah di rintis di desanya karena terkendala dengan pandemi dengan adanya program dari kabupaten kami sambut baik dan hal ini akan di sosialisasikan kedesanya dalam Program ” KARUNG” ( Kamis ngariung ) ala Cihideung udik yang kemudian kami follow up dengan pembentukan Pokja di tingkat desa” tegasnya.

Acara yang berlangsung di Badminton Sport Hall kecamatan Ciampea, di hadiri oleh camat Ciampea ( Chaerudin Felani ), Aan Surya ( koordinator ketahanan pangan dan gizi kabupaten Bogor ) para kepala desa sekecamatan Ciampea beserta ketua TP PKK sekecamatan Ciampea.

Aki Kasdi Botak

Syukuran Gedung Baru, UPT Infrastruktur Pengairan Wilayah IV Leuwiliang, Undang Toga, Tomas Dan Wartawan

CIAMPEA= Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) , UPT Infrastruktur Pengairan Wilayah IV Leuwiliang menggelar acara syukuran peresmian Gedung Baru di desa Cinangka kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Jum'at (04/02/2022)

Acara syukuran digelar dipimpin Ustad setempat seluruh pegawai memanjatkan doa dan syukur, atas dibangunnya Gedung  UPT Infrastruktur Pengairan Wilayah IV Leuwiliang  yang bisa lebih baik dalam melayani masyarakat kedepannnya.

Kepala UPT Ruddy Supandi dalam sambutannya menyampaikan, banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir di acara syukuran gedung baru UPT Infrastruktur Pengairan Wilayah IV Leuwiliang 

Masih kata Ruddy, berharap dengan gedung baru ini dapat memberikan suasana kerja yang baru, penuh semangat guna meningkatkan kinerja .

Hadir dalam acara tersebut, Kepala UPt dan jajarannya Kepala desa Cinangka Oman. tokoh masarakat dan tokoh agama serta sedikitnya 30 wartawan turut dalam peliputan

Mbah Kasdi Botak

Ade Yasin Secara Simbolis Serahkan 116 315 Sertifikat Tanah Program PTSL

CIBUNGBULANG – Penyerahkan sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Bogor secara simbolis kepada 173 orang penerima di Kecamatan Cibungbulang, Kamis 03/01/2022.

Bertempat di gudang manggis desa suka maju kecamatan Cibungbulang dihadiri langsung oleh Bupati Bogor ( Ade Yasin ), FORKOMPINDA, yang menyerahkan langsung secara simbolik sertifikat tanah kepada masyarakat.

Dari realisasi di seluruh Kabupaten Bogor tahun 2021 sebanyak 116. 315 bidang Sertipikat Hak atas Tanah (SHT) dan sebanyak 142.954 Peta Bidang Tanah (PBT) yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan sertipikat tanah yang tersebar di 37 desa dari 10 kecamatan.

Saya meminta Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk berperan aktif sukseskan program PTSL bekerjasama dengan unsur Forkopimcam, para Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat.

Ade Yasin menegaskan “Saya berpesan kepada seluruh unsur yang bertugas agar memproses sesuai ketentuan, jangan memberatkan masyarakat dan harus transparan, guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Insya Allah semua desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor akan memperoleh pensertifikatan tanah melalui program PTSL baik dengan APBN maupun APBD yang diberikan secara bergiliran. Mohon bersabar dan doakan tidak ada kendala apapun”, Tegasnya.

Sementara itu menurut ketua APDESI kecamatan Cibungbulang Subhan. S.I.P Alhamdulillah di kecamatan Cibungbulang sudah 6 desa yang sudah melaksanakan program PTSL.

Sisanya tinggal 9 desa mudah mudahan di tahun berikutnya dari 6 desa, untuk desa situ Ilir data yang sdh diajukan sekitar 1200, berkas yang sudah diajukan Alhamdulillah sekitar 900 sertifikat sudah tercetak dan barusan tadi di serahkan ke warga secara simbolis 25 sertifikat.

Mudah mudahan dengan adanya program ini kedepannya tidak ada lagi sengketa sengketa tanah di wilayah situ Ilir.

Ketika ditanya terkait program PTSL terutama mengenai pembiayaan pembuatan sertifikat yang sering menjadi penyebab polemik di masyarakat.

menurutnya “tetap yang menjadi patokan utama adalah surat keputusan bersama tiga menteri ( SKB ), namun prakteknya di sesuaikan dengan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat, yang penting tidak membebani masyarakat,

Dengan anggaran 150 ribu itu tidak mencukupi, karena banyak hal hal lain yang tidak tercover dengan biaya sebesar 150 ribu, dan hal ini sudah di sampaikan ke pihak BPN,” tegasnya.

mBah Kasdi Botak

Bareskrim Polri Bongkar Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi, Rugikan Negara Hingga Miliaran

JAKARTA – Dittipideksus Bareskrim Polri  membongkar penyalahgunaan pupuk bersubsidi di wilayah distribusi Mauk dan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Tindak pidana itu mengakibatkan negara merugi hingga miliaran rupiah.

“Alokasi pupuk tidak tepat sasaran, merugikan petani yang seharusnya menerima dan merugikan negara mencapai Rp30 Miliar,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan dalam keterangannya, Senin (31/1/2022).

Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan  menjelaskan, kasus tersebut terbongkar setelah mendapat informasi dari masyarakat pada Minggu (30/1/2022). Polisi kemudian menyelidiki tindak pidana yang diduga dilakukan pemilik Kios Pupuk Lengkap (KPL), AEF dan MD.

Whisnu menuturkan, modus operasi para pelaku berbekal sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (eRDKK) yang terdapat daftar penerima fiktif, bukan petani. Bahkan, kata Whisnu, terdapat penerima yang sudah meninggal dunia.

“Kemudian alokasi tersebut didistribusikan ke pihak yang tidak berhak, dengan harga Rp4.000/kg di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) sebesar Rp2.250/kg untuk pupuk urea,” tutur jenderal bintang satu itu.

Dari kasus ini, Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua mobil pick up, enam bundel dokumen e-RDKK Tahun Anggaran 2020-2022, satu bundel dokumen rekap penjualan dan fotokopi KTP petani periode Tahun Anggaran 2020-2022, lima buku dan kartu petani, satu mesin EDC keluaran Bank BRI, 400 karung pupuk urea bersubsidi dengan berat total 20 ton, 200 karung pupuk phonska bersubsidi dengan berat total 10 ton, 30 karung pupuk organik bersubsidi berat total 1,5 ton, serta uang penjualan pupuk bersubsidi Rp8 juta di Kios Pupuk Lengkap milik AEF dan MD.

Kedua tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Jo Pasal 1 sub 3 (e) Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan/atau Pasal 21 ayat 1 Jo Pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan/atau Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubdisi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 dan/atau Jo Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Jo Pasal 8 ayat 1 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan dan/atau;

Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan/atau Pasal 263 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 2 dan/atau 3 dan/atau 5 ayat 1 dan/atau 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. dilansir dari humas polri oleh pajajaran Nusantara

“Dengan ancaman hukuman di atas enam tahun penjara,” pungkas Whisnu. 

disalinSyaefulloh (ayam)

editor, Mbah Kasdi